MATERI CPNS 2018 - KONSTITUSI UUD 1945

Konstitusi

Konstitusi adalah keseluruhan aturan yang mengatur suatu pemerintahan yang diselenggarakan di dalam suatu negara. Konstitusi meliputi hukum tertulis (UUD 1945) dan tidak tertulis (konvensi, misal pidato Presiden setiap tanggal 17 Agustus).

UUD 1945 memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Artinya, semua peraturan yang berlaku di Indonesia kedudukannya di bawah Undang-Undang Dasar 1945


Fungsi Konstitusi

  • Konstitusi sebagai sertifikat yang menandai kelahiran suatu negara.
  • Konstitusi sebagai identitas nasional yang menunjukkan kedewasaan suatu bangsa dalam mengatur negaranya.
  • Konstitusi seperti rumah bangsa yang dapat memberikan perlindungan ke setiap warga negaranya dari kesewenang-wenangan penguasa.
  • Konstitusi untuk membagi dan membatasi kekuasaan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
  • Konstitusi sebagai kerangka pembangunan politik, hukum, ekonomi dan sosial.

Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia

UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desemeber 1949)

  • Bentuk negara saat konstitusi ini berlaku adalah kesatuan.
  • Kekuasaan negara bersifat desentralisasi, yaitu kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Namun, pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusannya pada pemerintah daerah.
  • Bentuk pemerintahan adalah republik
  • Sistem pemerintahan presidensial
  • Kekuasaan presiden sangat luas, sehingga menimbulkan kesan bahwa kekuasaan presiden adalah absolut
  • Terbentuknya KNIP dengan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 sebagai kekuasaan legislatif.

Konstitusi RIS (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)

  • Bentuk negara adalah serikat, yaitu negara yang terbagi-bagi atas beberapa negara bagian, yang saat itu terdiri dari 7 negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra Timur dan Negara Sumatra Selatan.
  • Bentuk pemerintahan adalah republik
  • Kekuasaan presiden bersifat absolut
  • Kabinet bertanggung jawab kepada perdana menteri.
  • Kabinet tidak dapat dipaksa untuk meletakkan jabatannya oleh DPR pertama RIS.
  • RIS mengenai sistem perwakilan bicameral (dua kamar), yaitu senat dan DPR.

UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)

  • Bentuk negara adalah negara kesatuan
  • Bentuk pemerintahan adalah republik
  • Sistem pemerintahan bersifat parlementer.
  • Penyelenggaraan Pemilu untuk pertama kalinya, yaitu pada tahun 1955. Pemilu dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tanggal 21 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih Konstituante.
  • Badan Konstituante tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak dapat menghasilkan rancangan konstitusi.
  • Dikeluarkannya dekrit presiden pada tangga 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, yang berisi, menetapkan pembubaran Konstituante, menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlaku lagi UUDS 1950, serta pembentukan DPAS dan MPRS.

Penetapan Kembali UUD 1945

Masa Orde Lama (5 Juli 1959 – 11 Maret 1945)

  • Kekuasaan Presiden sangat besar sehingga cenderung otoriter.
  • Partai Komunis Indonesia (PKI) berusaha menempatkan dirinya sebagai golongan Pancasilais.
  • Kekuatan politik terpusat pada presiden Soekarno dengan TNI-AD dan PKI disampingnya.
  • Berkembangnya ideologi Nasakom (Nasionalis- Agamis-Komunis) yang dibuat oleh Presiden Soekarno.

Masa Orde Baru (11 Maret 1966 – 21 Mei 1988)

  • MPRS melantik Soeharto sebagai Presiden RI menggantikan Soekarno dengan TAP MPRS No. XXXVII/MPRS/1967
  • Bentuk negara adalah republik, susunan negara adalah kesatuan, asas kedaulatan rakyat, asas kesatuan negara, asas negara hukum menjadi asas dalam penyelenggaraan negara.
  • Keberadaan lembaga MPRS, DPR-GR, dan PDAS adalah alat kelengkapan negara yang masih tetap ada sepanjang sebelum diadakan yang baru sesuai dengan ketentuan UUD 1945
  • Indonesia kembali menjadi anggita PBB pada tanggal 28 September 1966.
  • Membekukan hubungan diplomatic dengan Republik Rakyat Cina.
  • Normalisasi hubungan dengan Malaysia.
  • Dikeluarkannya kebijakan Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
  • Membuat satuan perencanaan yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)

Masa Reformasi

UUD 1945 berdasarkan pasal II aturan tambahan terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Sistem pemerintahan tersebut dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :
  • Negara Indonesia adalah negara hukum (Rechstaat). (pasal 1 ayat 3)
  • Sistem konstitusional, secara eksplisit tertulis, namun secara substantif dapat dilihat pada pasal-pasal berikut : pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 3, pasal 4 ayat 1, pasal 5 ayat 1 dan 2.
  • Kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR.
Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 bahwa MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. MPR berdasarkan pasal 3, memiliki wewenang dan tugas sebagai berikut :
  • Mengubah dan menetapkan UUD
  • Melantik Presiden/Wakil Presiden
  • Dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.
Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi menurut UUD (masih relevan dengan jiwa pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 1 dan ayat 2)

Presiden tidak bertanggung jawab atas DPR. Dengan memperhatikan pasal-pasal tentang kekuasaan pemerintahan negara (presiden) dari pasal 4 sampai dengan pasal 16 dan DPR (pasal 19 sampai pasal 22B), maka ketentuan bahwa presiden tidak bertanggung jawab pada DPR masih relevan. Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia masih tetap menjalankan sistem presidensiil.

Menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab pada DPR. Menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (pasal 17)

Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Kekuasaan kepala  negara hanya dibatasi oleh MPR (pasal 3 ayat 3). Demikian juga dengan DPR, selain memiliki hak interpelasi, hak angket dan menyatakan pendapat, juga memiliki hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan hak imunitas ( pasal 20A ayat 2 dan 3).




Bang sandi Blogger pemula yang mencoba merangkum dunia

0 Response to "MATERI CPNS 2018 - KONSTITUSI UUD 1945"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel