√ 7 Kabinet Demokrasi Liberal beserta Program Kerja


Gambar Kabinet Natsir - Kabinet Yang Penah ada Pada Demokrasi Liberal.
Kabinet Natsir. Wikipedia

Demokrasi Liberal dipakai Sejak Kapan ?


Demokrasi Liberal di Indonesia diapakai sejak tahun 1950 – 1959.

Demokrasi Liberal tidak digunakan sampai tahun 1959 karna dianggap tidak sesuai dengan cita cita bangsa indonesia.

Dalam masa itu Negara Indonesia menggunakan sistem ekonomi Liberal untuk memperbaiki perekonomian negara.

Pada masa Demokrasi Liberal, pemerintahan di indonesia selalu silih berganti kabinet.

Ada 7 kabinet yang pernah terpilih memimpin pada Demokrasi Liberal.

Sejarah Demkorasi Liberal di Indonesia


Demokrasi Liberal digunakan sejak bubarnya Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 17 Agustus 1950.

Indonesia menggunakan sistem liberal pada masa Demokrasi Liberal berlangsung hingga keluarnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.

Salah satu corak pemernitahan utama pada masa Demokrasi Liberal ini adalah pemerintahan dijalankan oleh kabinet dengan sistem parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri.

Jadi, Perdana Mentrilah yang menjadi pemimpin kabinet untuk mengatur pemerintahan negara.

Lalu siapa saja kabinet-kabinet yang ada pada zaman Demokrasi Liberal.

Berikut adalah 7 kabinet serta program kerja saat zaman Demokrasi Liberal di Indonesia.

Yuk kita simak,

1. Kabinet Natsir, 6 September 1950 - 21 Maret 1951.


Kabinet Natsir dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Natsir dari Partai Masyumi.

Adapun program kerja dari Kabinet Natsir adalah sebagai berikut:

a. Mengupayakan ketenteraman dan keamanan.
b. Konsolidasi dan penyempurnaan struktur pemerintahan.
c. Penyempurnaan organisasi angkatan bersenjata.
d. Penguatan ekonomi rakyat.
e. Penyelesaian masalah Irian Barat


2. Kabinet Sukiman, 27 April 1951 - 3 April 1952.


Kabinet Sukiman dipimpin oleh Perdana menteri Soekiman Widjosandjojo dari Partai Masyumi.

Adapun Program kerja kabinet ini adalah sebagai berikut:

a. Menjamin ketenteraman dan keamanan.
b. Mengupayakan kemakmuran Rakyat.
c. Memperbarui hukum agraria untuk kepentingan petani.
d. Mempersiapkan Pemilihan Umum.
e. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
f. Mengembalikan Irian Barat dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya.
g. Menyiapkan Undang-Undang tentang pengakuan serikat pekerja, perjanjian kerja sama, penentuan upah minimum dan penyelesian perselisihan buruh.

3. Kabinet Wilopo, 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953.


Kabinet Wilopo dipimpin Perdana Menteri Wilopo dari Partai PNI.

Adapun Program kerja Kabinet Wilopo adalah sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih Konstituante, DPR dan DPRS.
b. Peningkatan kemakmuran rakyat.
c. Peningkatan pendidikan rakyat.
d. pemulihan keamanan.
e. Menyelesaikan permasalahan dalam hubungan Indonesia dengan Belanda.
f. Mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.
g. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif.

4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I, 31 Jui 1953 - 12 Agustus 1955.


Dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjodjo dari PNI.

Adapun Program kerja kabinet ini adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kemakmuran dan keamanan.
b. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secepatnya.
c. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif.
d. Meninjau Kembali persetujuan KMB.
e. Menyelesaikan perselisihan politik.

5. Kabinet Burhanuddin Harahap, 12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956.


Dipimpin Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dari Masyumi.

Adapun Program kerja kabinet ini adalah sebagai berikut:

a. Pemulihan wibawa pemerintahan dengan cara mengembalikan kepercayaan rakyat dan Angkatan darat kepada pemerintah.
b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum sesuai rencana.
c. Percepatan pembentukan Parlemen baru.
d. Melakukan desentralisasi.
e. Mengatasi inflasi.
f. Memberantas korupsi.
g. Memperjuangkan pengembalian Irian Barat ke dalam Republik Indonesia.
h. Melakukan politik kerja sama Asia - Afrika sesuai politik luar negeri yang bebas aktif.

6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II, Maret 1956 - 4 Maret 1957.


Dipimpin Perdana Menteri Ali Sastroamidjodjo dari PNI.

Adapun Program kerja kabinet ini adalah sebagai berikut:

a. Memperjuangkan pengembalian Irian Barat ke dalam Republik Indonesia.
b. Membentuk daerah-daerah otonomi.
c. Mempercepat pembentukan DPRD.
d. Perbaikan nasib buruh dan pegawai.
e. Penyehatan keseimbangan keuangan negara.
f. Merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.
g. Membatalkan persetujuan KMB.
h. Memulihkan keamanan dan ketertiban.
i. Melaksanakan rencana pembangunan lima tahun.
j. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif.
k. Melaksanakan keputusan Konferensi Asia - Afrika.

7. Kabinet Juanda, 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959.


Dipimpin Perdana Menteri Ir. Djuanda Kartawidjaja.

Program kerja kabinet ini adalah sebagai berikut:

a. Pembentukan Dewan Nasional.
b. Menormalkan keadaan Republik Indonesia.
c. Melancarkan pembatalan persetujuan KMP.
d. Memperjuangkan pengembalian Irian Barat ke dalam Republik Indonesia.
e. Percepatan proses pembangunan.

Kesimpulan


Pada Demokrasi Liberal, Negara Indonesia menggunakan sistem liberal dalam mengatur perekonomian negara.

Sistem ini sengaja digunakan dengan harapan bisa membangkitkan gairah perekonomian negara karna waktu itu Indonesia sedang krisis ekonomi.

Dalam segi politik, pada Demokrasi Liberal negara kita menggunakan sistem kabinet yang dipimpin oleh Perdana Mentri.

Namun karna semakin lama banyak dampak buruk yang didapat daripada dampak positif, akhirnya Demokrasi Liberal tidak digunakan sejak itu.

Demikian artikel mengenai

Semoga artikel ini bermanfaat bagi pembaca.

Terus pantengin Ebelajar ya agar mendapat informasi pembelajaran e-learning yang menarik dan unik.

Salam hangat dari kami.

Refrensi


Jawaban di Brainly, Demokrasi Liberal dan Program Kerjanya
Wikipedia.  Kabinet Natsir

Bang sandi Blogger pemula yang mencoba merangkum dunia

0 Response to "√ 7 Kabinet Demokrasi Liberal beserta Program Kerja"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel